Restrukturisasi BUMN Kehutanan

Pertengahan bulan Mei 2010 ini dalam acara penanaman semilyar pohon, Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berencana akan merestruktur BUMN kehutanan dengan membentuk perusahaan induk (holding company) guna membangkitkan kembali badan usaha sektor kehutanan yang dinilai telah mati suri. Saat ini, pemerintah memiliki 6 BUMN sektor kehutanan yakni Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai Inhutani V. Apa motivasi pemerintah membentuk hoding company sektor kehutanan ? dan bagaimana nasib kelestarian hutan selanjutnya ?
Melihat ke belakang tentang sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, sebenarnya pemerintah pernah memiliki holding company sektor kehutanan. Pada tahun 1961, berdasarkan PP No. 17-30 tahun 1961 didirikan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI) berjumlah 13 perusahaan untuk mengelola hutan Indonesia, di bawah komandan Badan Pimpinan Umum Kehutanan Negara (BPU Perhutani). Ke-13 perusahaan kehutanan tersebut adalah Perhutani Jawa Timur, Perhutani Jawa Tengah, Perhutani Jawa Barat, Perhutani Sumatera Selatan, Perhutani Riau, Perhutani Sumatera Utara, Perhutani Aceh, Perhutani Kalimantan Barat, Perhutani Kalimantan Timur, Perhutani Kalimantan Tengah, Perhutani Kalimantan Selatan, Perhutani Sulawesi Selatan-Tenggaran, dan Perhutani Maluku.
Namun demikian, karena berbagai hal terutama terkendala pembiayaan, modal, dan keamanan, hanya 5 buah perusahaan yang dapat berjalan, yakni Perusahaan Perhutani Jawa Timur, Perhutani Jawa Tengah, Perhutani Kalimantan Timur, Perhutani Kalimantan Selatan, dan Perhutani Kalimantan Tengah. Umur 5 perusahaan kehutanan negara itu pun tidak berlangsung lama; pada awal tahun 70-an semua perusahaan kehutanan negara yang bernaung di bawah holding company BPU Perhutani dibubarkan. Gantinya, pada tahun 1972 dibentuklah BUMN baru yakni, Perum Perhutani untuk mengelola hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada tahun 1978 diperluas kawasannya pada hutan di Jawa Barat. Luas kawasan hutan yang dikelola perusahaan Perum Perhutani saat ini sekitar 2.426.206 hektar. Perusahaan BUMN lain yang dibentuk pada tahun 1972 adalah PT. Inhutani I dengan luas areal kerjanya sekitar 2.381.200 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pada tahun 1974 dibentuk perusahaan BUMN baru, yakni PT. Inhutani II dengan wilayah kerjanya di Kalimantan Selatan, dan PT. Inhutani III wilayah kerjanya di Kalimantan Tengah. Pada akhir tahun 70-an, dibentuk pula PT. Inhutani IV dan V, dengan wilayah kerja hutan di Sumatera. Enam perusahaan BUMN kehutanan inilah yang menjadi andalan pemerintah dalam mengelola hutan di Indonesia sampai sekarang ini.
Saat ini, dari enam BUMN sektor kehutanan, hanya satu BUMN yang masih dikatagorikan BUMN sehat, yakni Perum Perhutani; lima BUMN lainnya menurut Menteri BUMN dalam kondisi mati suri. Padahal dalam kurun waktu tahun 70-an sampai 90-an perusahaan kehutanan ini memperoleh keuntungan financial yang sangat besar karena tinggal menebang sumber daya pohon yang telah disediakan oleh alam. Dalam bisnis kehutanan, tanpa menerapkan prinsip-prinsip kelestarian (kelestarian ekonomi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial) mustahil jalannya perusahaan dapat langgeng.
Perum Perhutani, tampaknya masih eksis sebagai BUMN kehutanan di negeri kita, walaupun cukup banyak juga tekanan sosial akibatnya banyaknya bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Mereka masih mampu mengatur produksi kayu tahunannya dan melakukan permudaan buatannya. Tidak bisa dipungkiri, sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan oleh Penjajah Belanda di Jawa, sebagai cikal bakal pengusahaan hutan oleh Perum Perhutani, memegang peranan penting atas keberhasilan BUMN ini dibanding BUMN kehutanan lainnya. Penjajah Belanda membutuhkan waktu hampir 130 tahun untuk membuat sistem pengelolaan hutan di Jawa; bandingkan sistem pengelolaan hutan di luar Jawa yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 tahun; yang akhirnya menghasilkan rusaknya hutan di luar Jawa sampai sekitar 50 juta hektar.
Dalam kunjungannya ke Norwegia bulan Mei 2010 ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mengharapkan hutan Indonesia bisa kembali berperan menjadi pengendali ilkim global. Hal ini hanya bisa terwujud jika hutan Indoensia menjadi hutan yang full stocked sehingga mampu menyerap secara optimal energi matahari, mengatur siklus karbon, dan mengatur hidroorologi. Peran BUMN kehutanan sangat diperlukan untuk mewujudkan ini. Hanya saja orientasi bisnis kehutanannya harus berubah dari bisnis utamanya penghasil kayu menjadi penyedia jasa lingkungan, dan sudah barang tentu ini tidak akan menghasilkan keuntungan secara financial bahkan akan menjadi beban biaya bagi pemerintah.
Jika kesehatan suatu BUMN hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, BUMN kehutanan yang punya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan pendapatan ekonomi akan tetap menjadi yang terpuruk. Produk utama bisnis kehutanan adalah kayu, yang juga menjadi mesin utama perlindungan lingkungan. Rencana restrukturisasi BUMN yang digulirkan oleh pemerintah, mudah-mudahan diarahkan demi terwujudnya BUMN yang mampu menjadikan hutan Indonesia sebagai pengendali ekosistem, bukan menjadikan hutan Indonesia sebagai penghasil devisa kembali dan bukan juga hanya ingin menggabungkan BUMN yang sehat dan yang mati suri Pemerintah harus berani berinvestasi lingkungan untuk memperbaiki hutan Indonesia yang hancur dengan sistem yang jelas; seperti halnya investasi Penjajah Belanda selama 130 tahun untuk memperbaiki hutan di Jawa yang hancur akibat penebangan VOC.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s