Kesesuaian kawasan hutan lindung (studi kasus di HL Konak, Bengkulu)

Diterbitkan di Jurnal Ilmu Kehutanan, Januari 2010

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan lindung terdiri dari : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.  Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).  Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai  kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sekitarnya.

Kriteria penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan kepada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut (Pemerintah Republik Indonesia, 2004 dan 2008).  Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu untuk dijadikan kawasan hutan lindung.  Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir (Senoaji, 2006).  Sudahkan kriteria tersebut diterapkan dalam penetapan suatu areal menjadi hutan lindung ?

Kenyataan di lapangan, cukup banyak kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Senoaji, 2007).  Hasil interpretasi citra satelit tahun 2005 menunjukkan bahwa dari luas kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang sekitar 18.322,31 hektar, hanya sekitar   3.127,60 hektar atau sekitar 17,07 % yang masih berhutan, selebihnya sekitar  15.194,71 hektar telah berubah bentuk menjadi kebun campuran, semak belukar, tanah kosong, sawah, dan lading (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006).  Beralihnya fungsi hutan tersebut akan mengakibatkan terganggunya fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan

Hasil penentuan kesesuaian lahan di areal hutan lindung Konak terhadap kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan lindung lindung  adalah sebagai berikut :

  • Kemiringan lahan di hutan lindung Konak dominasinya adalah 0-8 %; yang berarti mempunyai nilai 20.
  • Jenis tanah di hutan lindung Konak adalah podsolik; yang berarti termasuk dalam katagori tanah peka terhadap erosi yang nilainya adalah 60.
  • Curah hujan harian yang didasarkan pada pengamatan curah hujan tahunan dari Badan Metereologi dan Geofisika di Kabupaten Kepahiang tahun 2006 dan 2007, intensitas hujannya sebesar 8,6 mm/hari; berarti termasuk dalam kelas satu dengan nilai 10.
  • Ketinggian tempat di hutan lindung Konak terletak  pada kisaran 500 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan hasil perhitungan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk menentukan kawasan lindung, nilai dari hutan lindung Konak ini adalah 90. Batas nilai kriteria-kriteria untuk kesesuaian lahan menjadi kawasan lindung adalah diatas 174.  Ini berarti nilainya masih dibawah kriteria untuk kesesuaian lahan  sebagai kawasan lindung.  Nilai ini menunjukkan bahwa hutan lindung Konak ini lebih sesuai jika digunakan untuk fungsi lain seperti tempat rekreasi, hutan kota, budidaya tanaman, dan lain sebagainya; kerena secara fisiografis kurang cocok sebagai lahan yang diperuntukan bagi perlindungan lingkungan.  Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan lindung jika arealnya dapat menjadi wahana perlindungan lingkungan di sekitarnya atau di daerah hilirnya, karena fungsi kawasan  lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Penentuan suatu areal menjadi atau dilepaskan dari kawasan hutan adalah kewenangan menteri kehutanan.  Dengan demikian pengalihfungsian hutan lindung Konak  menjadi fungsi lainnya baik bidang kehutanan ataupun di luar bidang kehutanan sepenuhnya menjadi kewenangan menteri kehutanan.  Dalam hal ini, semestinya pemerintah Kabupaten Kepahiang mengajukan permohonan kepada menteri kehutanan untuk mengalihfungsikan kawasannya. Jika ijin pengalihfungsiannya telah dikeluarkan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang baru bisa melakukan pemanfaatan kawasan tersebut sesuai dengan persetujuannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s