Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lahan

Telah diterbitkan pada Jurnal Humaniora Vol. 23 No. 1 Feb 2011

Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.  Faktor internal yang mempengaruhi perilaku adalah latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan di sekitarnya.  Perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek atau stimulus yang dihadapinya, berkaitan erat dengan kepercayaan dan perasaannya terhadap obyek tersebut.  Dalam teori perilaku terencana, faktor yang mempengaruhi perilaku adalah keyakinan akan sesuatu hal, norma-norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dihayati (Azwar, 2010).

Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat Sunda yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, 2001).  Sebutan lain untuk masyarakat Baduy adalah urang rawayan atau urang kanekes.  Masyarakat Baduy ini merupakan salah satu suku yang hidupnya masih terasing atau mengasingkan diri dari keramaian dan tidak mau tersentuh oleh kegiatan pembangunan.  Di perkampungan Baduy tidak ada listrik, tidak ada pengerasan jalan, tidak ada fasilitas pendidikan formal, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada sarana transportasi, dan kondisi pemukiman penduduknya sangat sederhana.  Aturan adat melarang warganya untuk menerima modernisasi pembangunan. Untuk mencapai ke lokasi pemukiman, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak tanpa pengerasan.  Masyarakat Baduy menempati wilayah seluas 5.101,8 hektar berupa hak ulayat yang diberikan oleh pemerintah. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pola kehidupan masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan  dan norma-norma  yang berperanan penting dalam proses kehidupan sosial mereka.  Aturan dan norma-norma yang berlaku membentuk homogenitas perilaku masyarakatnya.  Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2005), perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.  Azwar (2010) menjelaskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial.  Perilaku merupakan fungsi dari karakteristik individu dan lingkungannya.  Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain yang berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan.

Aturan dan norma itu dijabarkan dalam suatu hukum adat, yang berperan sebagai alat pengayom bagi seluruh warga sehingga mampu menggiring semua warganya kepada tertib hukum, untuk mampu mematuhi hak dan kewajibannya.  Homogenitas perilaku dan sosial masyarakat Baduy dapat dilihat dari kesamaan tempat tinggal, kepercayaan, mata pencaharian, pakaian, dan kehidupannya sehari-hari dalam menyikapi alam lingkungan dan masyarakat luar (Senoaji, 2003).

Masyarakat Baduy sangat patuh terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupannya.  Aturan adat dan norma tersebut warisan masa lalu yang dipercaya dapat memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik.  Aturan adat dan norma ini mengatur semua hal dalam kehidupannya  mulai dari aturan mengelola lahan pertanian, aturan hidup bermasyarakat, dan aturan memanfaatkan sumber daya hutan dan lingkungan.  Kepatuhan terhadap aturan adat menciptakan perilaku yang baik terhadap alamnya dan merupakan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Perilaku masyarakat Baduy diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, seperti  pengelolaa lahan pertanian, pengelolaan hutan dan perhatian pada lingkungan sekelilingnya.

Masyarakat Baduy berpendapat bahwa dirinya diciptakan untuk menjaga tanah larangan yang merupakan pusatnya bumi. Mereka dituntut untuk menyelamatkan hutan tutupannya dengan menerapkan pola hidup seadanya yang diatur oleh norma adat.  Oleh karena itu, kegiatan utama masyarakat Baduy, pada hakekatnya terdiri dari pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian (ngahuma) dan pengelolaan serta pemeliharaan hutan untuk perlindungan lingkungan.  Tata guna lahan di Baduy dapat dibedakan menjadi : lahan pemukiman, pertanian, dan hutan tetap.  Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk berladang dan berkebun, serta lahan-lahan yang diberakan.  Hutan tetap adalah hutan-hutan yang dilindungi oleh adat, seperti hutan lindung (leuweung kolot/titipan), dan hutan lindungan kampung (hutan lindungan lembur) yang terletak di sekitar mata air atau gunung yang dikeramatkan.  Hutan tetap ini merupakan hutan yang selalu akan dipertahankan keberadaannya.

Pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh seluruh masayarakat Baduy adalah ngahuma (bertanam padi lahan kering).  Pekerjaan ini bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga merupakan ibadah yang merupakan salah satu rukun Baduy.  Oleh karena itu kegiatan sehari-hari masyarakat Baduy adalah mengangani setiap ladangnya. Waktu libur ke ladang hanya pada hari Jumat dan Minggu, yang biasanya digunakan untuk kegiatan social di setiap kampungnya.  Kegiatan berladang ini dianggap kegiatan yang suci, karena mengawinkan dewi padi atau Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Kegiatan berladangnya akan selalu diikuti dengan upacara-upacara keagamaan yang dipimpin oleh ketua adat.  Beberapa larangan dalam proses kegiatan berladang bagi masyarakat Baduy diantaranya adalah :  (1) tanah tidak boleh dibalik, maksudnya dalam kegiatan penanaman dilarang mencangkul, tetapi cukup dinunggal; (2) dilarang menggunakan pupuk dan oabat-obat kimia;  (3) Dilarang membuka ladang di leuweng titipan (hutan tua) atau leuweng lindungan lembur (hutan kampung); (4) waktu pengerjaan harus sesuai ketentuan, tidak saling mendahului.  Ketentuan dan tata cara berladang sifatnya mutlak, ditentukan secara musyawarah oleh ketua adat di Baduy-Dalam berdasarkan pikukuh karuhun serta berlaku untuk semua warga Baduy.

Kawasan hutan tetap dalam masyarakat Baduy adalah wilayah yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh adat.  Batas-batas kawasan hutan tetap selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat Baduy dan selalu dikontrol setiap tiga bulan sekali.  Kawasan hutan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk tujuan lain selain perlindungan lingkungan.  Kawasan hutan tetap terdiri dari leuweung titipan, yakni kawasan hutan primer yang telah ditetapkan secara turun temurun yang letaknya di sebelah Selatan wilayah Baduy; dan leuweung lindungan lembur, yakni kawasan hutan di sekitar mata air atau pada bukit-bukit yang dikeramatkan.  Fungsi utama hutan lindungan lembur ini adalah  untuk perlindungan terhadap sumber mata air di sekitar perlampungan.  Luas hutan lindungan lembur ini bervariasi mulai dari 1 – 5 hektar, dan letaknya menyebar di perkampungan masyarakat Baduy.  Beberapa nama hutan lindungan lembur diantaranya adalah :  Hutan Hulu Maung, Gunung Baduy, Ciduku, Hutan Hulu Ciboleger,  Hutan Kiara Koneng, Leuweung Legok,  dan  Hutan Cigaru.  Masyarakat Baduy secara bersama-sama selalu menjaga dan mempertahankan kawasan hutan tetapnya dari gangguan pihak luar.

Berdasarkan perbadingan luas lahan garapan dengan jumlah kepala keluarga, telah terjadi kekurangan lahan garapan di Baduy.  Apakah Masyarakat Baduy merambah hutan untuk mengatasi kekurangan lahan tersebut ?  Menurut Jaro Cikeusik membuka hutan untuk kegiatan perladangan adalah merupakan pelanggaran adat yang besar, dan selama ini belum pernah ada kejadian masyarakat Baduy merambah hutan. Untuk mengatasi kekurangan lahan pertaniannya, masyarakat Baduy memperpendek masa bera lahannya. Putranto (1988) menjelaskan bahwa masa bera masyarakat Baduy awalnya adalah sekitar 7 – 11 tahun,  sekarang ini hanya 5 tahun dan ada yang 3 tahun. Akibat dari memperpendek masa bera lahan ini adalah menurunnya produksi hasil pertaniannya.  Beberapa warga Baduy-Dalam bahkan mulai ngahuma pada ladangnya selama dua tahun.

Cara lain yang dipakai oleh Masyarakat Baduy-Luar untuk mengatasi kekurangan lahan ini adalah mencari lahan garapan di luar wilayah Baduy, baik dengan membeli, sistem sewa ataupun bagi hasil.  Untuk menambah pendapatannya, pada lahan mereka di luar Baduy, ditanami beberapa jenis tanaman ekonomis seperti cengkeh, kopi, kakao, dan karet.  Dalam lima belas tahun terakhir ini, masyarakat Baduy-Luar diperbolehkan menanam tanaman kayu di ladangnya.  Jenis tanaman kayu yang ditanam masyarakat Baduy-Luar di ladangnya diantaranya adalah sengon, mahoni, kayu afrika, sungkai, aren, dan mindi.  Tanaman kayu tersebut akan ditebang pada saat akhir masa bera.  Kayu hasil penebangannya ada yang dipakai sendiri dan ada pula yang sebagian dijual ke masyarakat luar.  Dari sisi konservasi, penanaman jenis-jenis tanaman kayu selama menunggu masa bera dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus melindungi tanah dan lahannya dari erosi; sedangkan dari segi ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus mengatasi masalah kekurangan kayu.  Saat ini, seluruh lahan yang dikelola oleh masyarakat Baduy-Luar ditanami tanaman kayu yang penanamannya dilakukan bersamaan pada saat menanam padi.

Daerah leuweung lindungan lembur, leuweung kolot, hutan di sekitar mata air, dan hutan tempat hulunya sungai  tidak pernah dibuka menjadi ladang, bahkan sebagian ditetapkan sebagai tempat yang keramat.  Bagi orang Baduy, mempunyai banyak pohon  tanaman keras adalah merupakan suatu kebanggaan.  Ketentuan adat menuntut kepada masyarakatnya untuk memiliki pohon sebanyak-banyaknya.  Masyarakat yang banyak memiliki pohon dan rumpun bambu dianggap hidupnya sudah mapan, bahkan seorang laki-laki yang akan menikah dilihat kemapanan hidupnya dari lahan garapan, rumah, dan jumlah pohon atau rumpun bambu yang dimiliki.  Karena itu budaya menanam pohon dan bambu seakan menjadi keharusan bagi masyarakat Baduy.  Pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang diambil buahnya, seperti durian, duku, langsat, manggis, petai, picung, rambutan, mangga, dan kelapa.  Pohon yang ditanam menjadi milik si penanam dan akan diwariskan kepada anaknya.  Menebang pohon di hutan tua atau hutan kampung merupakan suatu larangan.  Kebutuhan kayu pertukangan hanya boleh diambil dari hutan skunder yang akan dijadikan ladang, atau membeli dari masyarakat luar. Kesadaran masyarakat Baduy untuk menanam pohon dan bambu sangat tinggi.  Pohon akan menghasilkan buah yang bisa menambah pendapatan,  sedangkan bambu merupakan bahan baku utama rumah dan gubung ladang.  Fenomena itu akan terlihat begitu memasuki pemukiman masyarakat Baduy.   Pemukimannya selalu dikelilingi oleh hutan kampung dengan berbagai jenis pohon buah-buahan; sedangkan di tepi sungai kampung dan di sekitar mata air serta selokannya banyak terdapat deretan rumpun bambu dan tumbuhan kirai (bahan atap rumah).

 

Prof. Hasanu Simon : Pengabdian Seorang Rimbawan Sejati…

Tanggal 26-27 September 2010, di Padepokan Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada, terlihat ada yang beda dari biasa nya.  Padepokan di hias dengan berbagai ornamen…seakan ada pesta yang luar biasa…. seperti hal nya pengangkatan suhu baru di perguruan butongpai…. tertulis sepanduk; : Tribute to Prof. Hasanu Simon.  Suatu acara purna bakti begawan kehutanan dari tugas formalnya. Acara yang luar biasa dan sulit terungkap dengan kata-kata.

Prof. Hasanu Simon di mata Gung Senoaji

Saya mengetahui nama Prof. Simon…sejak masuk Fakultas Kehutanan IPB melalui buku beliau Pengantar Ilmu Kehutanan, sekitar tahun 1992.  Waktu itu yang terbesit bahwa beliau adalah orang Eropa yang menulis buku kehutanan di Indonesia.  Pada buku Inventarisasi hutan, baru tersurat bahwa beliau dosen Fakultas Kehutanan UGM…dalam benak saya pun berpikir oh… ternyata orang Indonesia… pasti dari Indonesia Timur……  Awal perjumpaan dengan beliau dimulai ketika saya berkesempatan sekolah S2 di Kehutanan UGM tahun 2001, empat mata kuliah yang diampu beliau saya ikuti, nulai dari perencanaan hutan lanjut, kehutanan sosial, sosiologi kehutanan, dan analisis sistem; karena ketertarikannya… saya memohon beliau untuk menjadi pembimbing thesis saya…. Alhamdulillah disamping kesibukannya beliau bersedia membimbing.  Pada tahun 2008 yang lalu, saya diberi kesempatan pula untuk menjadikan beliau sebagai promotor utama dalam menyusun disertasi.  Suatu penghargaan yang luar biasa.  Dari sinilah saya mulai mengkoleksi buku-buku, artikel, tulisan, makalah yang ditulisnya yang jumlahnya sangat luar biasa untuk seorang profesi dosen  (soalnya sampai sekarang ini, sudah 12 tahun jadi dosen, belum satu pun saya menulis buku), mulai dari : pengantar ilmu kehutanan, inventori hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakyat, hutan jati kemakmuran, membangun desa hutan, aspek sosio teknis kehutanan, Kebijaksanaan hutan, perencanaan hutan, dan sebaginya………..  yang merupakan aplikasi dari riset yang dilakukannya.  Yang lebih menarik lagi beliau menulis juga karya-karya lainnya yang tidak berhubungan dengan dunia kehutanan, seperti : Kemelut Reformasi, dan Syeh Siti Jenar. Suatu karya tulis yang luar biasa dan perlu diacungi jempol.

65 tahun… adalah batas yang diberikan oleh negara ini untuk sesorang berkarier menjadi dosen secara formil.  Namun demikian, sumbang saran dan pemikirannya masih kami butuhkan untuk mewujudkan cita-cita beliau yakni menjadikan hutan sebagai pengendali dan penyeimbang ekosistem bumi. Insya Allah…………….

Masyarakat Desa Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Di Bengkulu

Telah siap diterbitkan di Jurnal Sosiohumaniora

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kesetabilan lingkungan (Steinlin,  1988).  Sejalan dengan waktu, hutan yang semula dianggap tidak akan habis berangsur-angsur mulai berkurang.  Banyak lahan hutan digunakan untuk kepentingan lain, seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, industri dan penggunaan lainnya. Di Provinsi Bengkulu luas kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, tanah kosong, dan kebun campuran mencapai 286.777 hektar atau sekitar 31,14% dari luas total hutan yang ada (Pemerintah Propinsi Bengkulu, 2008).

Permasalahan konversi hutan ini berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman.  Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasannya terbatas, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian (Simon, 2001).  Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya.  Mereka akan menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.  Tanpa pengelolaan yang tepat, hal  seperti ini merupakan ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari peruntukan hutan ini.

Penduduk Desa Air Lanang berjumlah 285 kepala keluarga (KK) , dengan mata pencaharian pokok masyarakatnya adalah petani (98,6 %).  Jenis pekerjaan penduduk akan berhubungan erat dengan tekanan masyarakat ke dalam hutan.  Senoaji dan Ridwan (2006) menjelaskan bahwa masyarakat desa hutan yang jenis pekerjaannya petani cenderung akan meningkatkan  tekanan penduduknya ke dalam kawasan hutan; hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian akibat pertambahan jumlah penduduk.  Kebutuhan lahan setiap petani dengan komoditas kopi adalah 0,3 hektar/jiwa atau 1,5 hektar per kepala keluarga, ini berarti  masyarakat di desa ini kekurangan lahan pertanian; sehingga untuk memperluas lahan pertaniannya mereka membuka hutan lindung yang ada di sekeliling pemukimannya.

Sebanyak 66,7 % responden masyarakat desa membuka kebun di dalam kawasan hutan.  Rata-rata luas lahan garapan masyarakat di desa ini setiap kepala keluarga adalah 2,5 hektar; dengan demikian jika dirata-ratakan berdasarkan jumlah petani dan luas lahan garapan serta kepemilikan lahannya, maka setiap kepala keluarga petani di desa ini memiliki luas lahan di dalam kawasan hutan sekitar 1,6 hektar.  Jika setiap kepala keluarga membuka lahan kebun di hutan seluas 1,6 hektar, maka lahan hutan yang terbuka di desa ini telah mencapai 456 hektar, dan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Hasil komoditas utama petani di Desa Air Lanang adalah kopi.  Hasil pertanian lainnya umumnya digunakan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu pendapatan petani di Desa Air Lanang sangat ditentukan oleh produksi kopi dan harga jual kopi .  Produksi rata-rata kopi per tahun adalah 500 kg per hektar.

Akibat bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian yang tersedia menjadi terbatas;  sedangkan budaya untuk memiliki kebun kopi tetap menjadi tuntutan masyarakat.  Cara  yang paling mudah untuk memiliki kebun adalah dengan membuka kebun kopi di kawasan hutan lindung. Di beberapa tempat, luasnya kebun kopi masih menjadi tolak ukur tingginya derajat seseorang.  Budaya seperti ini menjadi faktor penyebab tingginya kerusakan hutan lindung  Beberapa masyarakat desa mengakui bahwa perbuatan membuka kebun di hutan lindung adalah perbuatan yang melanggar aturan.  Namun karena desakan kebutuhan ekonomi dan terbatasnya lahan di luar kawasan hutan, terpaksa mereka membuka kebun di hutan lindung.

Pemerintah, melalui Departemen Kehutanan, telah mengupayakan pengelolaan hutan di desa ini dengan konsep hutan kemasyarakatan, yakni konsep pengelolaan hutan lindung yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar desa untuk memanfaatkan lahan hutannya dengan memperhitungkan aspek pemilihan jenis tanaman dan jarak tanam.  Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman kopi dan tanaman pertanian masyarakat dengan  tanaman kehutanan multi purpose tree species (MPTS) atau tanaman kayu-kayuan seperti : kayu bawang, surian, durian, pete, pinang, dan kemiri, dengan menggunakan jarak tanam pohon tertentu seperti 6 x 6 meter.

Program hutan kemasyarakatan di desa ini mulai digulirkan sejak tahun 1999 mulai dari pembentukan kelembagaan, pelatihan, penyiapan bibit, penanaman, pendampingan, dan monitoring evaluasi.  Hasil wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan, secara fisik persentase penanaman tananaman MPTS yang dilakukan cukup berhasil, hanya saja tanaman kemiri atau pinang yang ditanam di lahannya sudah mulai ditebangi oleh masyarakat.  Alasan mereka pohon-pohon tersebut mengganggu pertumbuhan kopi.  Tujuan akhir dari program hutan kemasyarakatan sebenarnya adalah menggantikan tanaman kopi dengan tanaman kehutanan.  Harapannya, jika tanaman kehutanannya sudah menghasilkan dan tanaman kopinya sudah ternaungi, petani akan mengurangi aktifitasnya terhadap kopi dan beralih kepada budidaya tanaman kehutanan.  Sehingga nantinya lahan kebun hutannya dipenuhi oleh tanaman-tanaman kayu keras yang lebih banyak memberikan fungsi perlindungan lingkungan dibanding kopi.  Namun setelah sekitar sembilan tahun penanaman dan pertumbuhan tanaman pohon  telah baik, petani tetap mengutamakan tanaman kopinya dan bahkan mulai menebangi tanaman hutannya. Berhasilkan program hutan kemasyarakatan ?  ternyata budaya berkebun kopi memegang peranan penting dalam aspek pengelolaan hutan seperti ini.  Sudah saatnya pemerintah membuat program pengelolaan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa hutan dengan tetap mengutamakan fungsi perlindungan lingkungan.

Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan

Telah terbit di Jurnal Manusia dan Lingkungan, Edisi Juli 2010

Hutan dan lingkungannya merupakan sumberdaya alam yang dikaruniakan Tuhan kepada umat-Nya dengan fungsi utama untuk penyeimbang ekosistem bumi bagi perlindungan lingkungan.  Namun demikian selain berfungsi perlindungan lingkungan, hutan juga dapat berfungsi sebagai penyedia manfaat barang yang dibutuhkan manusia seperti  : kayu bakar, kayu pertukangan, pangan, ternak, air, dan satwa liar. Kedua fungsi hutan itu bisa saling bertentangan satu sama lainnya. Pemanfaatan fungsi ekonomi yang berlebihan akan menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan, sebaliknya pemanfaatan fungsi lingkungan yang terlalu ekstrim seperti larangan memasuki dan memanfaatkan kawasan hutan akan menimbulkan mubadzir hutan.   Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pengelolaan hutan yang dapat memberikan keseimbangan pemanfaatan fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi.

Pada suatu tempat di Pedalaman Banten, terdapat sekelompok masyarakat yang mampu mengelola hutan dan lingkungannya dengan baik.  Kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan Urang Baduy.  Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada keberadaan hutan dan lingkungannya. Lingkungan hidup mereka adalah hutan yang pengelolaannya diatur secara bijaksana untuk perlindungan lingkungan dan  untuk penyedia kebutuhan pangan dan ekonomi.  Kelangsungan hidup mereka sangat tergantung kepada bagaimana mereka memanfaatkan hutannya. Keberhasilan pengelolaan hutan dan lingkungan yang lestari oleh masyarakat Baduy, telah diakui oleh banyak pihak, terutama pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan lingkungan.  Atas keberhasilan masyarakat Baduy ini dalam mengelola hutan dan lingkungannya, suatu lembaga nasional yang bergerak di bidang lingkungan, yakni Yayasan Kehati Indonesia, terpanggil untuk memberikan penghargaan “Kehati Award tahun 2004 ” kepada komunitas masyarakat sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengelola lingkungan dengan baik dan pada tahun yang sama juga mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah.

Wilayah ulayat Masyarakat Baduy memiliki luas sekitar 5.101,8 hektar,  terletak  di sebelah Barat Pulau Jawa, di sekitar Pegunungan Kendeng.  Secara administrasi pemerintahan, wilayah ini dikukuhkan menjadi  Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.   Sebagai suatu desa, wilayah Baduy atau Desa Kanekes terdiri atas beberapa Kampung yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Baduy-Dalam dan Baduy-Luar.  Pengembangan kampung ini hanya terjadi di pemukiman Baduy Luar, sedangkan di Baduy Dalam jumlah kampungnya tetap tidak berubah sepanjang masa, yakni hanya tiga kampung.  Jumlah kampung di Baduy pada tahun 2009 sebanyak 58 kampung, 3 kampung di Baduy Dalam dan 55 kampung di Baduy Luar.

Kekuatan hukum status wilayah Baduy ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.  Hak ulayat ini merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tamah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Jumlah penduduk Baduy di wilayah Desa Kanekes sampai dengan bulan Juni 2009 adalah 11.172 jiwa terdiri dari 2.948 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 58 kampung.  Data kependudukan tentang orang Baduy pertama kali tercatat pada tahun 1888 dengan jumlah 1.476 jiwa.  Wilayahnya terbentang mulai dari Leuwidamar, Cisimeut, sampai ke Pantai Selatan.  Pada permulaan abad ke-20 sejalan dengan pembukaan perkebunan karet oleh Hindia Belanda, tampaknya secara tegas diadakan pengukuran dan penataan tanah.  Untuk keperluan itu diadakan kesepakatan antara Sultan Banten dengan Orang Baduy mengenai batas Desa Kanekes yang diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda.  Luas wilayah Desa Kanekes menjadi lebih kecil. Pada tahun 1984, Perum Perhutani melakukan tata batas untuk wilayah Baduy, yang dikenal dengan sebutan Hutan Baduy.

Struktur masyarakat Baduy dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar.  Wilayah Baduy Dalam memiliki luas 1.975 hektar  dengan jumlah penduduk 1.083 orang (281 KK) yang tersebar di tiga kampung; sedangkan wilayah Baduy Luar luasnya 3.127 hektar dengan jumlah penduduk 10.089 (2.667 KK).  Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah berladang padi tanah kering. Sistem perladangannya adalah berladang berpindah dengan masa bera (mengistirahatkan lahan) pada saat ini  selama 5 tahun.  Mata pencaharian sampingan saat menunggu waktu panen atau waktu luang adalah membuat kerajinan tangan dari bambu (asepan, boboko, nyiru, dll),  membuat koja (tas dari kulit kayu), masuk ke dalam hutan mencari rotan, pete, ranji, buah-buahan dan madu, berburu, membuat atap dari daun kirai, membuat alat pertanian seperti golok dan kored.

Masyarakat Baduy tidak mengenal sistem pendidikan atau sekolah formal.  Adat melarang warganya untuk bersekolah.  Mereka berpendapat bila orang Baduy bersekolah akan bertambah pintar, dan orang pintar hanya akan merusak alam sehingga akan merubah semua aturan yang telah ditetapkan oleh karuhun.  Walaupun tidak berpendidikan formal, masyarakat Baduy ada yang mengenal baca tulis dan berhitung.  Mereka belajar dari orang luar yang datang ke lingkungannya.  Beberapa anak-anak Baduy telah dapat menulis namanya sendiri dengan bahasa latin, yang mereka tulis dengan arang pada kayu-kayu di rumahnya.  Dalam hal hitung menghitung, mereka sudah paham terutama dalam hal perhitungan uang untuk jual beli.  Pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat Baduy lebih banyak dilakukan melalui ujaran-ujaran yang disampaikan oleh orang tuanya, terutama tentang buyut karuhun (larangan leluhur) tentang bagaimana memanfaatkan alam lingkungannya.

Kepercayaan orang Baduy disebut agama sunda wiwitan,  yaitu percaya serta yakin adanya  satu kuasa, yakni Batara Tunggal, yang tidak bisa dilihat dengan mata tetapi bisa diraba dengan hati, maha segala tahu yang bergerak dan berusik di dunia ini.  Sebutan lain bagi batara tunggal adalah Nungersakeun (Yang Maha Menghendaki), dan Sang Hiyang Keresa (Yang menghendaki).  Masyarakat Baduy juga mengenal kalimat syahadat seperti halnya orang Islam, mereka juga disunat, percaya adanya hidup, mati, sakit, dan nasib, yang semua itu berada pada kekuasaan Sang Hyang Batara Tunggal.  Dalam masalah kematian orang Baduy berpendapat bahwa apabila manusia telah sampai pada ajalnya, ruhnya akan kembali kepada Sang Pencipta yakni Batara Tunggal.  Dalam keyakinannya merekapun mempunyai nabi yaitu Nabi Adam. Di samping adanya kepercayaan kepada Batara Tunggal, masyarakat Baduy juga mempercayai bahwa untuk mengayomi dan menjaga terhadap ciptaan Batara Tunggal itu ada pula kekuatan gaib dari roh nenek moyang mereka yang disebut karuhun/leluhur.

Kegiatan utama masyarakat Baduy, pada hakekatnya terdiri dari pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian (ngahuma) dan pengelolaan serta pemeliharaan hutan untuk perlindungan lingkungan.  Oleh karena itu tata guna lahan di Baduy dapat dibedakan menjadi : lahan pemukiman, pertanian, dan hutan tetap.  Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk berladang dan berkebun, serta lahan-lahan yang diberakan.  Hutan tetap adalah hutan-hutan yang dilindungi oleh adat, seperti hutan lindung (leuweung kolot/titipan), dan hutan lindungan kampung (hutan lindungan lembur) yang terletak di sekitar mata air atau gunung yang dikeramatkan, seperti hutan yang terletak di Gunung Baduy, Jatake, Cikadu, Bulangit, dan Pagelaran.  Hutan tetap ini merupakan hutan yang selalu akan dipertahankan keberadaannya.

Masyarakat Baduy dalam “peri kehidupannya”  selalu berpedoman kepada buyut (aturan) yang telah ditentukan dalam bentuk pikukuh karuhun.  Aturan utamanya adalah konsistensi terhadap penataan ruang yang telah menjadi aturan, yakni kawasan hutan untuk perlindungan lingkungan dan kawasan budidaya untuk lahan pertanian dan atau pemukiman.  Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun menurun.  Kedudukan para pimpinan adat memiliki peranan dan kekuasaan luas terhadap keseluruhan sistem sosial budayanya.  Wewenang dan kedudukan itu sudah ditentukan oleh karuhun dengan maksud untuk menyelamatkan taneuh titipan (wilayah baduy) yang merupakan intinya jagat.  Jika taneuh titipan ini hancur dan rusak, maka seluruh kehidupan di dunia akan rusak pula. Adanya aturan seperti ini menjadikan hutan di lingkungan di Baduy tetap terjaga, lestari, dan utuh sampai saat ini.

Beberapa aturan adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan di antaranya adalah :

(1)         Dilarang merubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan,  drainase, dan membuat irigasi atau bendungan.

(2)         Dilarang masuk hutan larangan (leuweung kolot) untuk menebang pohon atau berladang

(3)         Dilarang menebang sembarangan jenis pohon-pohonan.

(4)         Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama penyakit, menggunakan minyak tanah, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta, dan menuba ikan.

(5)         Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat, seperti kambing, sapi, atau kerbau.

(6)         Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat

Dinamika Masyarakat Baduy dalam mengelola Hutan dan Lingkungan

Telah diterbitkan pada Jurnal Bumi Lestari edisi Agustus 2010

Anak-anak Baduy berbalut busana adat

Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat Sunda yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, 2001).  Masyarakat Baduy ini merupakan salah satu suku di Pulau Jawa yang hidupnya mengasingkan diri dari keramaian dan tidak mau tersentuh oleh kegiatan pembangunan.  Di perkampungan Baduy tidak ada listrik, tidak ada pengerasan jalan, tidak ada fasilitas pendidikan formal, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada sarana transportasi, dan kondisi pemukiman penduduknya sangat sederhana.  Aturan adat melarang warganya untuk menerima modernisasi pembangunan. Untuk mencapai ke lokasi pemukiman, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak tanpa pengerasan.  Masyarakat Baduy menempati wilayah seluas 5.101,8 hektar berupa hak ulayat yang diberikan oleh pemerintah.

Pola kehidupan masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan-aturan dan norma-norma  yang berperanan penting dalam proses kehidupan sosial mereka, yang membentuk homogenitas prilaku dan sosial ekonomi masyarakatnya.  Hikmahnya agar mereka mampu memperkokoh benteng kehidupan anak turunan, menjalin tatanan hidup yang terus berkesinambungan dan dominan.  Aturan dan norma itu dijabarkan dalam suatu hukum adat, yang berperan sebagai alat pengayom bagi seluruh warga sehingga mampu menggiring semua warganya kepada tertib hukum, untuk mampu mematuhi hak dan kewajibannya.  Mampukah aturan adat masyarakat Baduy bertahan dalam kondisi modernisasi yang pesat  dengan luas lahan pertanian yang dimilikinya  terbatas ?

Perubahan sosial dan budaya masyarakat Baduy dikatagorikan ke dalam perubahan statis, karena perubahan sosial yang terjadi sangatlah lambat.  Sampai sekarang terlihat pola kehidupan yang sangat berbeda dengan masyarakat luar pada umumnya.  Walaupun demikian, sengaja atau tidak disengaja telah terjadi perubahan sosial di pemukiman masyarakat Baduy.  Perubahan penentuan masa bera lahan pertanian yang semula 7 tahun ke atas, sekarang hanya 5 tahun bahkan 3 tahun merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan itu.  Pertambahan penduduk yang menyebabkan berkurangnya lahan garapan adalah pangkal dari terjadinya perubahan sosial ini; karenanya itu  masyarakat Baduy mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mempertahankan hidupnya.

Saat ini terlihat perbedaan yang jelas pada kehidupan masyarakat Baduy-Luar dan Baduy-Dalam.  Perubahan status masyarakat telah terjadi pada kehidupan masyarakat Baduy.  Awalnya semua masyarakat Baduy harus ikut bertapa menjaga alam lingkungannya; sekarang ini hanya Baduy-Dalam yang tugasnya bertapa, Masyarakat Baduy-Luar tugasnya hanya ikut menjaga dan membantu tapanya orang Baduy-Dalam. Masyarakat Baduy-Luar mulai diperbolehkan mencari lahan garapan ladang di luar wilayah Baduy dengan cara menyewa tanah, bagi hasil, atau membeli tanah masyarakat luar.  Untuk menambah pendapatannya pada lahan mereka di luar Baduy, diperbolehkan ditanami beberapa jenis tanaman perkebunan seperti cengkeh, kopi, kakao, dan karet yang di wilayah Baduy dilarang.  Hubungan yang terbina karena “bisnis” sewa menyewa dan jual beli ladang, membentuk suatu interaksi yang cukup antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar.  Interaksi ini berdampak pada perubahan tingkah laku dan pola hidup masyarakat Baduy.  Masyarakat Baduy-Luar sudah mulai memakai baju buatan pabrik, kasur, gelas, piring, sendok, sendal jepit, blue jeans, sabun, sikat gigi, senter, dan patromaks; bahkan sudah cukup banyak masyarakat Baduy yang telah menggunakan telepon seluler.  Larangan penggunaan kamera dan video camera hanya berlaku pada masyarakat Baduy-Dalam; sedangkan pada Baduy-Luar sudah sering stasiun TV mengekspose kehidupan mereka. Beberapa masyarakat di Baduy-Luar sudah ada yang  berdagang di kampungnya masing-masing. Dalam hal kepemilikan lahan, yang semula semua lahannya milik adat, khusus di Baduy-Luar telah menjadi milik perorangan dan bisa diperjualkan sesama orang Baduy.

Dinamika sosial dan budaya masyarakat Baduy berdampak juga pada pengelolaan hutan, lahan, dan lingkungannya.  Peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan berkurangnya luas kepemilikan lahan pertanian setiap keluarga, selalu menjadi perhatian ketua adat. Masyarakat Baduy-Luar yang sudah tidak memiliki lahan pertanian di dalam wilayah Baduy diharuskan mengolah lahan di luar wilayah, sedangkan masyarakat Baduy-Dalam mulai memperpendek masa bera lahannya. Ketua adat Baduy selalu mengingatkan kepada seluruh warganya untuk tidak membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian.  Musyawarah tentang larangan membuka hutan selalu disampaikan setiap tiga bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh kepala kampung Baduy.  Pertemuan rutinan itu dilanjutkan dengan pemeriksaan seluruh batas kawasan hutan Baduy untuk melihat kondisi hutannya dan mengingatkan tentang batas-batas kawasan hutan kepada seluruh warga Baduy.

Bertambahnya jumlah penduduk juga meningkatkan kebutuhan kayu pertukangan untuk membuat rumah.  Satu rumah untuk keluarga Baduy rata-rata membutuhkan 300 batang kayu tiang (10 cm x 10 cm x 3 m), 150 batang kayu papan (10 cm x 2,5 cm x 3 m), 30 lembar bilik bambu (2,7 m x 3 m), 600 lembar atap daun kirai, dan 30 batang bambu untuk lantainya (palupuh).  Bahan untuk membuat atap rumah, bilik, dan lantai tidak menjadi permasalahan karena jumlahnya melimpah dan mudah untuk dibudidayakan.  Kebutuhan akan kayu pertukangan yang menjadi masalah dalam membuat rumah.  Awalnya kebutuhan kayu pertukangan dapat diperoleh dari ladangnya yang sudah di-bera-kan lebih dari 10 tahun.  Ladang yang di-bera-kan lebih dari 10 tahun akan menghasilkan jenis-jenis kayu yang dapat digunakan untuk tiang seperti kayu kecapi, kihiang, dan sebagainya.  Namun, dengan perubahan masa bera menjadi 5 tahun, jenis-jenis kayu tersebut belum layak untuk dijadikan tiang.  Untuk mengatasi hal tersebut, aturan adat yang semula melarang menanam tanaman kayu di ladang berangsur-angsur mulai mengendur.  Dalam lima belas tahun terakhir ini, masyarakat Baduy-Luar diperbolehkan menanam tanaman kayu di ladangnya.  Jenis tanaman kayu yang ditanam masyarakat Baduy-Luar di ladangnya diantaranya adalah sengon, mahoni, kayu afrika, sungkai, aren, dan mindi.  Tanaman kayu tersebut akan ditebang pada saat akhir masa bera.  Kayu hasil penebangannya ada yang dipakai sendiri dan ada pula yang sebagian dijual ke masyarakat luar.  Dari sisi konservasi, penanaman jenis-jenis tanaman kayu selama menunggu masa bera dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus melindungi tanah dan lahannya dari erosi; sedangkan dari segi ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus mengatasi masalah kekurangan kayu.  Saat ini, seluruh lahan yang dikelola oleh masyarakat Baduy-Luar ditanami tanaman kayu yang penanamannya dilakukan bersamaan pada saat menanam padi.  Untuk di Baduy-Dalam, penanaman jenis tanaman kayu di ladang tetap dilarang; hanya saja masyarakat diperbolehkan mengambil kayu di hutan dengan batasan diameter yang boleh ditebang tidak lebih dari 20 cm.

Restrukturisasi BUMN Kehutanan

Pertengahan bulan Mei 2010 ini dalam acara penanaman semilyar pohon, Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berencana akan merestruktur BUMN kehutanan dengan membentuk perusahaan induk (holding company) guna membangkitkan kembali badan usaha sektor kehutanan yang dinilai telah mati suri. Saat ini, pemerintah memiliki 6 BUMN sektor kehutanan yakni Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai Inhutani V. Apa motivasi pemerintah membentuk hoding company sektor kehutanan ? dan bagaimana nasib kelestarian hutan selanjutnya ?
Melihat ke belakang tentang sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, sebenarnya pemerintah pernah memiliki holding company sektor kehutanan. Pada tahun 1961, berdasarkan PP No. 17-30 tahun 1961 didirikan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI) berjumlah 13 perusahaan untuk mengelola hutan Indonesia, di bawah komandan Badan Pimpinan Umum Kehutanan Negara (BPU Perhutani). Ke-13 perusahaan kehutanan tersebut adalah Perhutani Jawa Timur, Perhutani Jawa Tengah, Perhutani Jawa Barat, Perhutani Sumatera Selatan, Perhutani Riau, Perhutani Sumatera Utara, Perhutani Aceh, Perhutani Kalimantan Barat, Perhutani Kalimantan Timur, Perhutani Kalimantan Tengah, Perhutani Kalimantan Selatan, Perhutani Sulawesi Selatan-Tenggaran, dan Perhutani Maluku.
Namun demikian, karena berbagai hal terutama terkendala pembiayaan, modal, dan keamanan, hanya 5 buah perusahaan yang dapat berjalan, yakni Perusahaan Perhutani Jawa Timur, Perhutani Jawa Tengah, Perhutani Kalimantan Timur, Perhutani Kalimantan Selatan, dan Perhutani Kalimantan Tengah. Umur 5 perusahaan kehutanan negara itu pun tidak berlangsung lama; pada awal tahun 70-an semua perusahaan kehutanan negara yang bernaung di bawah holding company BPU Perhutani dibubarkan. Gantinya, pada tahun 1972 dibentuklah BUMN baru yakni, Perum Perhutani untuk mengelola hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada tahun 1978 diperluas kawasannya pada hutan di Jawa Barat. Luas kawasan hutan yang dikelola perusahaan Perum Perhutani saat ini sekitar 2.426.206 hektar. Perusahaan BUMN lain yang dibentuk pada tahun 1972 adalah PT. Inhutani I dengan luas areal kerjanya sekitar 2.381.200 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pada tahun 1974 dibentuk perusahaan BUMN baru, yakni PT. Inhutani II dengan wilayah kerjanya di Kalimantan Selatan, dan PT. Inhutani III wilayah kerjanya di Kalimantan Tengah. Pada akhir tahun 70-an, dibentuk pula PT. Inhutani IV dan V, dengan wilayah kerja hutan di Sumatera. Enam perusahaan BUMN kehutanan inilah yang menjadi andalan pemerintah dalam mengelola hutan di Indonesia sampai sekarang ini.
Saat ini, dari enam BUMN sektor kehutanan, hanya satu BUMN yang masih dikatagorikan BUMN sehat, yakni Perum Perhutani; lima BUMN lainnya menurut Menteri BUMN dalam kondisi mati suri. Padahal dalam kurun waktu tahun 70-an sampai 90-an perusahaan kehutanan ini memperoleh keuntungan financial yang sangat besar karena tinggal menebang sumber daya pohon yang telah disediakan oleh alam. Dalam bisnis kehutanan, tanpa menerapkan prinsip-prinsip kelestarian (kelestarian ekonomi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial) mustahil jalannya perusahaan dapat langgeng.
Perum Perhutani, tampaknya masih eksis sebagai BUMN kehutanan di negeri kita, walaupun cukup banyak juga tekanan sosial akibatnya banyaknya bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Mereka masih mampu mengatur produksi kayu tahunannya dan melakukan permudaan buatannya. Tidak bisa dipungkiri, sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan oleh Penjajah Belanda di Jawa, sebagai cikal bakal pengusahaan hutan oleh Perum Perhutani, memegang peranan penting atas keberhasilan BUMN ini dibanding BUMN kehutanan lainnya. Penjajah Belanda membutuhkan waktu hampir 130 tahun untuk membuat sistem pengelolaan hutan di Jawa; bandingkan sistem pengelolaan hutan di luar Jawa yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 tahun; yang akhirnya menghasilkan rusaknya hutan di luar Jawa sampai sekitar 50 juta hektar.
Dalam kunjungannya ke Norwegia bulan Mei 2010 ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mengharapkan hutan Indonesia bisa kembali berperan menjadi pengendali ilkim global. Hal ini hanya bisa terwujud jika hutan Indoensia menjadi hutan yang full stocked sehingga mampu menyerap secara optimal energi matahari, mengatur siklus karbon, dan mengatur hidroorologi. Peran BUMN kehutanan sangat diperlukan untuk mewujudkan ini. Hanya saja orientasi bisnis kehutanannya harus berubah dari bisnis utamanya penghasil kayu menjadi penyedia jasa lingkungan, dan sudah barang tentu ini tidak akan menghasilkan keuntungan secara financial bahkan akan menjadi beban biaya bagi pemerintah.
Jika kesehatan suatu BUMN hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, BUMN kehutanan yang punya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan pendapatan ekonomi akan tetap menjadi yang terpuruk. Produk utama bisnis kehutanan adalah kayu, yang juga menjadi mesin utama perlindungan lingkungan. Rencana restrukturisasi BUMN yang digulirkan oleh pemerintah, mudah-mudahan diarahkan demi terwujudnya BUMN yang mampu menjadikan hutan Indonesia sebagai pengendali ekosistem, bukan menjadikan hutan Indonesia sebagai penghasil devisa kembali dan bukan juga hanya ingin menggabungkan BUMN yang sehat dan yang mati suri Pemerintah harus berani berinvestasi lingkungan untuk memperbaiki hutan Indonesia yang hancur dengan sistem yang jelas; seperti halnya investasi Penjajah Belanda selama 130 tahun untuk memperbaiki hutan di Jawa yang hancur akibat penebangan VOC.

Kesesuaian kawasan hutan lindung (studi kasus di HL Konak, Bengkulu)

Diterbitkan di Jurnal Ilmu Kehutanan, Januari 2010

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan lindung terdiri dari : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.  Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).  Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai  kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sekitarnya.

Kriteria penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan kepada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut (Pemerintah Republik Indonesia, 2004 dan 2008).  Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu untuk dijadikan kawasan hutan lindung.  Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir (Senoaji, 2006).  Sudahkan kriteria tersebut diterapkan dalam penetapan suatu areal menjadi hutan lindung ?

Kenyataan di lapangan, cukup banyak kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Senoaji, 2007).  Hasil interpretasi citra satelit tahun 2005 menunjukkan bahwa dari luas kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang sekitar 18.322,31 hektar, hanya sekitar   3.127,60 hektar atau sekitar 17,07 % yang masih berhutan, selebihnya sekitar  15.194,71 hektar telah berubah bentuk menjadi kebun campuran, semak belukar, tanah kosong, sawah, dan lading (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006).  Beralihnya fungsi hutan tersebut akan mengakibatkan terganggunya fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan

Hasil penentuan kesesuaian lahan di areal hutan lindung Konak terhadap kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan lindung lindung  adalah sebagai berikut :

  • Kemiringan lahan di hutan lindung Konak dominasinya adalah 0-8 %; yang berarti mempunyai nilai 20.
  • Jenis tanah di hutan lindung Konak adalah podsolik; yang berarti termasuk dalam katagori tanah peka terhadap erosi yang nilainya adalah 60.
  • Curah hujan harian yang didasarkan pada pengamatan curah hujan tahunan dari Badan Metereologi dan Geofisika di Kabupaten Kepahiang tahun 2006 dan 2007, intensitas hujannya sebesar 8,6 mm/hari; berarti termasuk dalam kelas satu dengan nilai 10.
  • Ketinggian tempat di hutan lindung Konak terletak  pada kisaran 500 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan hasil perhitungan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk menentukan kawasan lindung, nilai dari hutan lindung Konak ini adalah 90. Batas nilai kriteria-kriteria untuk kesesuaian lahan menjadi kawasan lindung adalah diatas 174.  Ini berarti nilainya masih dibawah kriteria untuk kesesuaian lahan  sebagai kawasan lindung.  Nilai ini menunjukkan bahwa hutan lindung Konak ini lebih sesuai jika digunakan untuk fungsi lain seperti tempat rekreasi, hutan kota, budidaya tanaman, dan lain sebagainya; kerena secara fisiografis kurang cocok sebagai lahan yang diperuntukan bagi perlindungan lingkungan.  Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan lindung jika arealnya dapat menjadi wahana perlindungan lingkungan di sekitarnya atau di daerah hilirnya, karena fungsi kawasan  lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Penentuan suatu areal menjadi atau dilepaskan dari kawasan hutan adalah kewenangan menteri kehutanan.  Dengan demikian pengalihfungsian hutan lindung Konak  menjadi fungsi lainnya baik bidang kehutanan ataupun di luar bidang kehutanan sepenuhnya menjadi kewenangan menteri kehutanan.  Dalam hal ini, semestinya pemerintah Kabupaten Kepahiang mengajukan permohonan kepada menteri kehutanan untuk mengalihfungsikan kawasannya. Jika ijin pengalihfungsiannya telah dikeluarkan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang baru bisa melakukan pemanfaatan kawasan tersebut sesuai dengan persetujuannya.